Negosiasi Kekuasaan Tersembunyi: Analisis Ekologi Politik Militer di Negara-Negara Asia Selatan Negosiasi Kekuasaan Tersembunyi: Analisis Ekologi Politik Militer di Negara-Negara Asia Selatan

Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Volume 3, Nomor 4, November 2025, P. 475-483 E-ISSN: 3025-6704 DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.17767005 *Corresponding Author Email: [email protected] Negoisasi Kekuasaan Tersembunyi: Analisis Ekologi Politik Militer di Negara-Negara Asia Selatan Hidden Power Negotiations: A Political Ecology Analysis of Military Influence in South Asian States Syarifah Fadhilah Universitas Riau A B S T R A C T This article analyzes Hidden Power Negotiations through the lens of Military Political Ecology in South Asia, a region characterized by historical rivalries and extreme climate vulnerability. The research objective is to uncover how military power and geopolitical competition (US-China) intrinsically shape and are shaped by the environmental crisis. The research method uses a qualitative approach with a Political Ecology analysis study of literature and strategic documents. The findings indicate that power negotiations operate through military alliances (China-Pakistan) and strategic infrastructure projects, which militarize environmental issues. This phenomenon transforms resource scarcity into a justification for military mobilization, which exacerbates socio-ecological inequality and neglects grassroots environmental peacebuilding solutions. In conclusion, the region faces an Ecological Security Dilemma, demanding a shift from hard power dominance toward inclusive environmental governance to achieve sustainable stability. A B S T R A C T Artikel ini menganalisis Negosiasi Kekuasaan Tersembunyi melalui lensa Ekologi Politik Militer di Asia Selatan, sebuah kawasan yang ditandai oleh rivalitas historis dan kerentanan iklim ekstrem. Tujuan penelitian adalah mengungkap bagaimana kekuasaan militer dan persaingan geopolitik (AS-Cina) secara intrinsik membentuk dan dibentuk oleh krisis lingkungan. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi analisis Ekologi Politik terhadap literatur dan dokumen strategis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa negosiasi kekuasaan beroperasi melalui aliansi militer (Cina-Pakistan) dan proyek infrastruktur strategis, yang memiliterisasi masalah lingkungan. Fenomena ini mengubah kelangkaan sumber daya menjadi justifikasi mobilisasi militer, yang memperburuk ketidaksetaraan sosial-ekologis dan mengabaikan solusi perdamaian lingkungan akar rumput. Kesimpulan, kawasan ini menghadapi Dilema Keamanan Ekologis, menuntut pergeseran dari dominasi hard power menuju tata kelola lingkungan yang inklusif untuk mencapai stabilitas berkelanjutan. PENDAHULUAN Kawasan Asia Selatan telah lama menjadi titik fokus kompleksitas geopolitik, diakui secara global sebagai salah satu wilayah yang paling tidak damai dan rentan terhadap konflik. Wilayah strategis ini menampung dua negara rival bersenjata nuklir, India dan Pakistan, yang terus terlibat dalam perjuangan kekuasaan yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Dinamika keamanan tradisional, yang mencakup perang sipil internal, kekerasan etno-religius, separatisme, dan konflik militer antara India dan Pakistan, diperumit oleh persaingan strategis yang semakin tajam antara kekuatan eksternal, yaitu Amerika Serikat (AS) dan Cina. Kedua kekuatan global ini berjuang untuk dominasi, memanfaatkan kerja sama pertahanan, inisiatif pembangunan infrastruktur, serta sarana militer dan politik, yang secara langsung membentuk dan mengubah dinamika kekuatan regional (Muwali, 2024). Di tengah lingkungan persaingan yang intens ini, peran militer meluas melampaui peran pertahanan konvensional. Peningkatan kapabilitas militer dan kemitraan strategis — seperti A R T I C L E I N F O Article history: Received November 05, 2025 Revised 10 November 2025 Accepted 15 November 2025 Available online 24 November 2025 Keywords Military Political Ecology, Hidden Power Negotiations, South Asia Keywords Ekologi Politik Militer, Negosiasi Kekuasaan Tersembunyi, Asia Selatan This is an open access article under the CC BY-SA license. Copyright © 2025 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial Vol. 3, No. 4 Tahun 2025, P. 475-483 Socius E-ISSN: 3025-6704 aliansi militer Cina-Pakistan yang membawa pergeseran besar pada kekuatan udara dan keamanan regional — menunjukkan adanya lapisan negosiasi kekuasaan tersembunyi yang secara aktif memengaruhi keseimbangan kekuatan regional. Dukungan finansial dan militer Cina yang berkembang kepada negara-negara tetangga India, misalnya, secara eksplisit mengganggu susunan kekuasaan yang ada. Fenomena ini mencerminkan pandangan timpang (skewed view) politik regional, di mana disparitas kekuasaan dan kepentingan elit diprioritaskan, menyamarkan kepentingan yang lebih dalam di balik layar politik (My & Loc, 2023). Namun, analisis tradisional mengenai konflik dan keamanan di Asia Selatan seringkali mengabaikan hubungan resiprokal antara kekuasaan, militer, dan ekologi. Padahal, kawasan ini sangat rentan terhadap risiko iklim ekstrem dan dampak pemanasan global antropogenik, termasuk tantangan kritis seperti mencairnya gletser dan kenaikan permukaan laut. Ekologi politik menawarkan lensa kritis untuk mengkaji bagaimana distribusi kekuasaan, dinamika militer, dan kepentingan strategis antarnegara secara intrinsik terhubung dengan pengelolaan dan degradasi lingkungan. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk menganalisis Negosiasi Kekuasaan Tersembunyi melalui kerangka Ekologi Politik Militer di negara-negara Asia Selatan . Dengan demikian, penelitian ini berupaya mengungkap bagaimana struktur kekuasaan militer dan kompetisi strategis antarnegara besar membentuk dan dibentuk oleh lingkungan, sehingga menyingkap lapisan tersembunyi dari konflik dan kepentingan dalam diskursus keamanan regional. METODE PENELITIAN Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi analisis ekologi politik (Political Ecology) yang bersifat deskriptif-analitis. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian adalah mengungkap dan menganalisis secara mendalam lapisan-lapisan kekuasaan tersembunyi yang kompleks—khususnya peran militer dan persaingan strategis—dalam kaitannya dengan dimensi lingkungan/ekologi di kawasan Asia Selatan. Pendekatan ini memungkinkan penggalian makna, interpretasi, dan konteks dari data yang ada, terutama untuk memahami dinamika non-konvensional seperti "negosiasi kekuasaan tersembunyi" dan kaitan antara militer dengan isu lingkungan (ekologi politik). Penelitian ini berpegangan pada kerangka Ekologi Politik untuk menganalisis bagaimana ketidaksetaraan kekuasaan, keputusan politik, dan hubungan militer-sipil (atau militer-antarnegara) membentuk interaksi manusia dengan lingkungan di Asia Selatan. Penelitian ini akan mendeskripsikan fenomena kompetisi strategis antara kekuatan besar (AS-Cina), peran militer di negara-negara Asia Selatan (India, Pakistan, dll.), dan isu-isu lingkungan yang dihadapi. Selanjutnya, penelitian akan menganalisis keterkaitan dan dampak timbal balik dari ketiga elemen tersebut, yaitu bagaimana kekuasaan militer dan persaingan geopolitik (Negosiasi Kekuasaan Tersembunyi) secara konkret membentuk atau diperkuat oleh kondisi ekologis kawasan. HASIL DAN PEMBAHASAN Dinamika Kompetisi Strategis dan Negosiasi Kekuasaan Militer di Asia Selatan Asia Selatan, sebagai kawasan yang secara tradisional didominasi oleh rivalitas IndiaPakistan, kini menjadi medan utama bagi Negosiasi Kekuasaan Tersembunyi yang melibatkan kekuatan global, yakni Amerika Serikat (AS) dan Republik Rakyat Cina (RRC). Negosiasi ini bukan hanya beroperasi di tingkat diplomatik formal, melainkan melalui proyek infrastruktur, bantuan Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial Vol. 3, No. 4 Tahun 2025, P. 475-483 Syarifah Fadhilah / Negoisasi Kekuasaan Tersembunyi ekonomi, dan yang paling signifikan, kerjasama militer yang mengubah keseimbangan kekuatan regional. Persaingan Geopolitik AS-Cina dan Strategi Keseimbangan Kekuatan Kompetisi antara AS dan Cina di Asia Selatan telah secara fundamental mengubah cara negara-negara di kawasan tersebut menyusun kebijakan politik, ekonomi, dan pertahanan mereka (Javed et al., 2025). Kedua adidaya ini berlomba untuk dominasi melalui berbagai cara: mulai dari pengembangan infrastruktur, keterlibatan diplomatik, hingga penggunaan sarana militer dan politik. Tabel 1. Manifestasi Persaingan Kekuatan Eksternal di Asia Selatan Kekuatan Mekanisme Dominasi (Negosiasi Kekuasaan Tersembunyi) Sumber Daya Utama Implikasi Militer Regional China Inisiatif Sabuk dan Jalan (BRI), Koridor Ekonomi CinaPakistan (CPEC), aliansi pertahanan strategis. Pendanaan proyek infrastruktur, transfer teknologi militer (jet tempur, rudal), dukungan diplomatik. Peningkatan kapabilitas militer Pakistan (Aliansi Tersembunyi), ancaman keamanan non-tradisional bagi India (My Hai Loc, 2023). Amerika Kemitraan strategis dengan India (ASIndia Strategic Partnership), kerja sama pertahanan dengan negaranegara non-sekutu RRC. Bantuan pertahanan, penjualan senjata canggih, aliansi politik-ekonomi untuk menangkal pengaruh Cina. Peningkatan belanja militer India, mendorong India beralih dari ketergantungan historis pada Rusia. Bagi negara-negara kecil di Asia Selatan, persaingan ini menciptakan dilema sekaligus peluang. Negara-negara seperti Pakistan, Nepal, dan Bangladesh, berusaha untuk menjaga otonomi mereka dengan menyeimbangkan ketergantungan pada salah satu adidaya. Mereka terlibat dalam "kompetisi keseimbangan" (balance competition) yang menggabungkan kekuatan lunak (soft power)—misalnya melalui ikatan budaya atau ekonomi—dengan kekuatan keras (hard power)—seperti bantuan militer atau paksaan ekonomi (Rashid & Ikram, 2023). Negosiasi Kekuasaan Tersembunyi di sini terjadi ketika negara-negara kecil memanfaatkan leverage ini untuk mendapatkan konsesi dari kedua belah pihak, seringkali tanpa komitmen formal penuh. Peran Militer: Aliansi Tersembunyi dan Pergeseran Kekuatan Udara Salah satu contoh paling eksplisit dari negosiasi kekuasaan tersembunyi yang berorientasi militer adalah meningkatnya kemitraan strategis Cina-Pakistan. Kemitraan ini telah bertransformasi menjadi sebuah "Aliansi Tersembunyi" (Stealth Alliance) yang secara signifikan mengubah dinamika kekuatan udara dan keamanan regional (Javed et al., 2025). Kedatangan jet tempur J-35A dari Cina ke Pakistan, yang dilengkapi dengan teknologi siluman (stealth Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial Vol. 3, No. 4 Tahun 2025, P. 475-483 Socius E-ISSN: 3025-6704 technology), kemampuan akses informasi real-time dari luar angkasa, dan roket canggih, merupakan titik balik strategis. Peningkatan kapabilitas ini tidak hanya melindungi proyekproyek ekonomi kedua negara (seperti CPEC), tetapi juga secara langsung menantang dominasi udara India di kawasan tersebut (Muwali, 2024). Di sisi lain, pembangunan infrastruktur dan investasi ekonomi Cina di negara-negara tetangga India, seperti Nepal dan Sri Lanka, seringkali diterjemahkan sebagai ancaman keamanan oleh New Delhi. Pendanaan militer dan pembangunan ekonomi Cina dipandang sebagai upaya untuk mengelilingi India, menciptakan apa yang dikenal sebagai "string of pearls" (Harahap, 2023). Hal ini memaksa India untuk bereaksi dengan meningkatkan belanja militer dan memperkuat kemitraan pertahanan dengan AS. Dalam konteks ini, militer bertindak sebagai cerminan sekaligus agen utama negosiasi kekuasaan—kekuatan militer menjadi mata uang yang diperdagangkan, diperkuat, dan diproyeksikan dalam persaingan geopolitik. Kasus Nepal: Pengaruh Eksternal dalam Hubungan Sipil-Militer Negara-negara kecil seperti Nepal, karena lokasi geostrategisnya yang terjepit antara India dan Cina, sangat rentan terhadap pengaruh eksternal (Setiawan, n.d.). Nepal berupaya untuk menjaga kebijakan non-blok, namun upaya untuk mempertahankan kendali atas pengambilan keputusan politik melalui peningkatan kerja sama keamanan dengan Beijing justru menciptakan risiko serius bagi kepentingan nasionalnya. Dalam konteks domestik, hubungan sipil-militer yang tidak sehat dan struktur kelembagaan yang lemah di Nepal memberikan Cina berbagai peluang untuk mendapatkan pengaruh krusial dalam struktur politik-administratif negara tersebut (Rohmat et al., 2024). Peningkatan kerja sama keamanan Cina-Nepal, yang dibingkai sebagai dukungan untuk stabilitas dan otonomi, pada intinya adalah negosiasi kekuasaan tersembunyi yang memposisikan militer sebagai penerima manfaat utama dari bantuan luar negeri, yang kemudian dapat digunakan sebagai leverage politik untuk kepentingan Beijing. Ekologi Politik Militer: Mengungkap Dimensi Lingkungan dari Kekuasaan Tersembunyi Kerangka Ekologi Politik menggeser fokus dari analisis keamanan tradisional, memaksa kita untuk melihat bagaimana dinamika kekuasaan militer dan kompetisi geopolitik secara fundamental terjalin dengan isu-isu lingkungan di Asia Selatan. Asia Selatan tidak hanya sarat konflik, tetapi juga merupakan kawasan yang paling rentan terhadap risiko iklim, kelangkaan air, dan polusi udara (Javed et al., 2025). 1. Kerentanan Iklim sebagai Ancaman Keamanan Non-Tradisional Asia Selatan sangat rentan terhadap pemanasan global antropogenik, termasuk tantangan kritis seperti melelehnya gletser di cekungan sungai besar (Ganges-BrahmaputraMeghna dan Indus) serta naiknya permukaan laut di wilayah pesisir Samudra Hindia (Huda, 2021). Fenomena ekologis ini, yang dikenal sebagai Ancaman Keamanan Non-Tradisional, tidak hanya mengancam mata pencaharian, tetapi juga secara langsung memperburuk konflik yang sudah ada. Dalam lensa Ekologi Politik Militer, kita memahami bahwa: • Kelangkaan Sumber Daya: Peningkatan kelangkaan air akibat pencairan gletser dapat memicu kembali atau memperburuk sengketa pembagian air antarnegara (terutama India, Pakistan, dan Bangladesh), yang kemudian direspons melalui mobilisasi militer atau sengketa perbatasan. • Perpindahan Penduduk: Peristiwa cuaca ekstrem dan kenaikan permukaan laut akan menciptakan jutaan pengungsi iklim, yang berpotensi menyebabkan ketidakstabilan Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial Vol. 3, No. 4 Tahun 2025, P. 475-483 Syarifah Fadhilah / Negoisasi Kekuasaan Tersembunyi sosial dan menuntut pengerahan militer untuk operasi bantuan bencana (Disaster Risk Reduction) atau pengamanan perbatasan. Militer, dalam hal ini, bukan hanya menjaga batas fisik, tetapi juga batas ekologis yang semakin kabur. 2. Militerisasi Lingkungan dan Proyek Strategis Negosiasi Kekuasaan Tersembunyi seringkali mengambil bentuk proyek-proyek pembangunan infrastruktur berskala besar yang memiliki dampak ekologis ganda (Wolf, 2018). Proyek-proyek seperti CPEC, meskipun dibingkai sebagai inisiatif ekonomi, memiliki komponen militer dan keamanan yang kuat. Proyek Strategis Aspek Geopolitik (Kekuasaan Tersembunyi) Dampak Ekologis Potensial Koridor Ekonomi CinaPakistan (CPEC) Memperkuat aliansi militer Cina-Pakistan; memberikan akses strategis ke Laut Arab. Eksploitasi sumber daya alam, peningkatan polusi di sepanjang koridor, risiko lingkungan di wilayah yang secara politik sensitif. Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air di Nepal Diperkuat oleh pendanaan Cina (My Hai Loc, 2023), meningkatkan pengaruh Beijing terhadap sumber daya air India. Perubahan drastis ekosistem sungai dan daerah tangkapan air, rentan terhadap bencana geologis (gempa, longsor) yang diperburuk oleh perubahan iklim (Wolf, 2015b). Militer berperan dalam dua cara utama dalam Ekologi Politik ini: 1. Pelindung Kepentingan Strategis: Militer dikerahkan untuk melindungi aset infrastruktur strategis ini (misalnya, keamanan jalur CPEC), yang secara tidak langsung melegitimasi degradasi lingkungan yang terjadi selama konstruksi proyek. 2. Pemain dalam Pengambilan Keputusan Lingkungan: Dalam konteks bencana (seperti Gempa Nepal 2015), peran militer dalam bantuan dan pemulihan memberikan mereka leverage politik baru, memungkinkan mereka untuk memetakan kembali dan mengontrol wilayah yang terkena dampak, menguatkan kehadiran mereka dalam proses politik pasca-bencana (Wolf, 2018). Dengan demikian, aktivitas militer dan proyek-proyek strategis yang didorong oleh persaingan adidaya secara langsung mempercepat tekanan ekologis di Asia Selatan. Kekuasaan tersembunyi bernegosiasi tidak hanya di ruang politik, tetapi juga melalui eksploitasi dan kontrol atas sumber daya alam yang semakin langka (Huda, 2021). Sintesis: Mekanisme Negosiasi Kekuasaan Tersembunyi dalam Ekologi Politik Militer Penelitian ini menemukan bahwa Negosiasi Kekuasaan Tersembunyi di Asia Selatan beroperasi melalui mekanisme tiga lapis: 1. Transformasi Ancaman Lingkungan menjadi Pembenaran Militer Ancaman iklim dan ekologis di kawasan ini, seperti banjir, kekeringan, atau kelangkaan air, diinterpretasikan oleh negara-negara dan kekuatan eksternal sebagai "ancaman keamanan" yang membenarkan peningkatan anggaran militer, pengerahan pasukan, dan pengamanan Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial Vol. 3, No. 4 Tahun 2025, P. 475-483 Socius E-ISSN: 3025-6704 proyek infrastruktur yang sensitif. Ekologi, yang seharusnya menjadi isu kerja sama, justru dimiliterisasi dan menjadi pendorong persaingan. Militer bertindak sebagai responden utama (misalnya dalam operasi bencana) yang kemudian meningkatkan legitimasi dan pengaruh politik mereka. 2. Keterkaitan Diplomasi Pertahanan dengan Kontrol Sumber Daya Negosiasi kekuasaan tersembunyi antara Cina-Pakistan atau AS-India tidak hanya berfokus pada penjualan perangkat keras militer (seperti jet tempur siluman J-35A) tetapi juga pada proyek-proyek yang mengamankan sumber daya ekologis strategis, terutama air dan koridor energi (Rizwan et al., 2025). Misalnya, investasi Cina dalam proyek hidro-elektrik dan pembangunan pelabuhan di Sri Lanka memberikan leverage ekonomi yang dapat diubah menjadi pengaruh militer (dual-use infrastruktur), sekaligus memungkinkan kontrol atas sumber daya air penting yang mengalir ke India. 3. Konsolidasi Kekuasaan Elit Melalui Bantuan Eksternal Ekologi Politik menekankan bahwa krisis lingkungan diperburuk oleh ketidaksetaraan sosial dan distribusi kekuasaan. Negosiasi kekuasaan tersembunyi yang dilakukan oleh militer (sebagai institusi politik yang kuat di banyak negara Asia Selatan) dan adidaya global, cenderung memperkuat kepentingan elit yang berkuasa (Huda, 2021). Bantuan atau pendanaan militer dari Cina atau AS seringkali dialihkan ke proyek-proyek yang menguntungkan kelompok elit tertentu, yang pada gilirannya mengabaikan program pembangunan perdamaian lingkungan akar rumput (grassroots environmental peacebuilding) yang mungkin lebih efektif dalam mengatasi konflik yang didorong oleh lingkungan (Huda, 2021). Negosiasi Kekuasaan Tersembunyi ini pada akhirnya menciptakan kondisi di mana dinamika keamanan regional menjadi semakin terdistorsi. Kekuatan militer tidak hanya digunakan untuk menghadapi ancaman tradisional, tetapi juga untuk mengelola, mengontrol, dan mengeksploitasi lingkungan sebagai aset strategis dalam persaingan geopolitik yang semakin intens. Dampak Negosiasi Kekuasaan Tersembunyi pada Stabilitas Internal dan Solusi Grassroots Negosiasi kekuasaan tersembunyi yang dijalankan melalui saluran militer dan persaingan geopolitik di Asia Selatan tidak hanya membentuk dinamika antarnegara, tetapi juga meresap ke dalam struktur politik internal, memperburuk ketidaksetaraan sosial dan menghambat solusi damai yang berorientasi lingkungan di tingkat akar rumput (grassroots). Lensa Ekologi Politik Militer menyoroti bagaimana kekuasaan militer—yang didukung oleh aliansi eksternal— seringkali mengaburkan fokus dari masalah fundamental yang dihadapi masyarakat rentan. 1. Penguatan Populis Etnonasionalis dan Penyelewengan Agenda Ekologi Kawasan Asia Selatan sedang menghadapi gelombang kebangkitan populisme etnonasionalis. Fenomena ini diperparah oleh konflik politik dan lingkungan, di mana isu-isu lingkungan yang seharusnya diperlakukan sebagai masalah kerja sama regional justru dimanipulasi untuk tujuan politik domestik (Huda, 2021). Negosiasi Kekuasaan Tersembunyi mendukung proses ini dengan dua cara: • Penyaluran Sumber Daya: Bantuan dan pendanaan militer yang mengalir dari adidaya global cenderung memperkuat kelompok elit yang berkuasa. Kelompok ini seringkali menganut agenda populis etno-nasionalis, yang kemudian menggunakan kekuasaan negara (termasuk militer) untuk memprioritaskan kepentingan mereka sendiri, yang seringkali mengorbankan perlindungan lingkungan dan keadilan sosial (Huda, 2021). • Pengalihan Fokus: Dengan memfokuskan perhatian publik dan politik pada "Ancaman Keamanan Tradisional" (misalnya, rivalitas perbatasan yang diperkuat oleh aliansi Cina- Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial Vol. 3, No. 4 Tahun 2025, P. 475-483 Syarifah Fadhilah / Negoisasi Kekuasaan Tersembunyi Pakistan), perhatian terhadap kerentanan iklim dan kebutuhan adaptasi di tingkat lokal (seperti di Sundarbans atau Thar) menjadi terpinggirkan. Kebutuhan untuk beradaptasi terhadap perubahan iklim menjadi isu sekunder di hadapan urgensi mobilisasi militer. 2. Erodasi Inisiatif Perdamaian Lingkungan Akar Rumput (Grassroots Environmental Peacebuilding) Salah satu temuan kunci dari analisis Ekologi Politik adalah peringatan terhadap intervensi eksternal yang didorong oleh kerangka neo-liberal, yang cenderung mereplikasi ketidaksetaraan yang sudah ada dan melemahkan inisiatif perdamaian lingkungan yang efektif di tingkat akar rumput (Huda, 2021). Militerisasi Lingkungan—yaitu penggunaan militer dalam isu-isu yang dipicu oleh lingkungan—bertindak sebagai manifestasi paling jelas dari replikasi ketidaksetaraan ini. Ketika proyek infrastruktur strategis (seperti CPEC atau proyek PLTA yang didanai Cina) dibangun, militer atau aparat keamanan dikerahkan untuk melindungi aset tersebut. Hal ini: • Mengabaikan Ketidaksetaraan Sosial: Proyek-proyek strategis ini seringkali menyebabkan pemindahan penduduk, degradasi lingkungan, dan perubahan tata kelola sumber daya air atau tanah. Jika tidak dikelola dengan adil, inisiatif ini memperburuk ketidaksetaraan berdasarkan agama, gender, kelas, atau etnis (Huda, 2021). • Menciptakan Ketergantungan: Alih-alih memberdayakan masyarakat lokal untuk mengelola konflik berbasis sumber daya secara damai, intervensi militer dan pendanaan strategis justru menciptakan ketergantungan pada solusi top-down yang didikte oleh kepentingan geopolitik eksternal. Dengan demikian, Negosiasi Kekuasaan Tersembunyi di tingkat regional secara ironis bertentangan dengan tujuan stabilitas jangka panjang. Sementara adidaya bersaing untuk supremasi militer (misalnya, transfer jet J-35A yang mengubah kekuatan udara regional), mereka secara tidak langsung merusak fondasi masyarakat sipil yang diperlukan untuk membangun ketahanan ekologis dan perdamaian abadi. Implikasi Geopolitik dan Dilema Keamanan Ekologis Masa Depan Kompleksitas Ekologi Politik Militer di Asia Selatan menjanjikan dilema keamanan yang semakin dalam di masa depan, di mana persaingan hard power tidak dapat dipisahkan dari kerentanan lingkungan yang akut. 1. Pelemahan Kebijakan Non-Blok dan Peningkatan Risiko Nasional Negara-negara kecil di Asia Selatan menghadapi tantangan serius dalam mempertahankan otonomi mereka di tengah persaingan AS-Cina. Contoh Nepal menunjukkan bahwa upaya untuk mempertahankan kontrol pengambilan keputusan politik dengan meningkatkan kerja sama keamanan dengan Beijing dapat membawa risiko serius bagi kepentingan nasional mereka, terutama karena adanya struktur kelembagaan yang lemah dan hubungan sipil-militer yang tidak sehat (Wolf, 2018). • Jebakan Keseimbangan Kekuatan: Negara-negara ini terlibat dalam "kompetisi keseimbangan" (balance competition) antara soft power (misalnya, ikatan budaya India) dan hard power (misalnya, bantuan militer Cina) (Rashid & Ikram, 2023). Namun, ketergantungan pada salah satu adidaya untuk dukungan militer atau ekonomi, yang merupakan inti dari Negosiasi Kekuasaan Tersembunyi, pada akhirnya mengikis kebijakan non-blok mereka, membuat mereka lebih rentan terhadap koersi atau intervensi eksternal. 2. Dilema Keamanan yang Ditingkatkan oleh "Rantai Mutiara" Ekologis Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial Vol. 3, No. 4 Tahun 2025, P. 475-483 Socius E-ISSN: 3025-6704 Ancaman keamanan India terhadap aktivitas Cina, yang sering disebut sebagai strategi "String of Pearls" atau "Rantai Mutiara", bukan lagi hanya tentang pelabuhan dan pangkalan militer, melainkan semakin meluas ke aset ekologis strategis (My & Loc, 2023). • Militerisasi Perairan: Pembangunan infrastruktur di Nepal dan Sri Lanka oleh Cina, seperti PLTA atau pelabuhan, dipersepsikan oleh India sebagai upaya untuk mengelilinginya dan mengamankan kontrol atas sumber daya alam penting (My & Loc, 2023). Misalnya, kontrol Cina atas sumber-sumber air di Himalaya atau pengaruhnya di pelabuhan Sri Lanka dapat diterjemahkan menjadi leverage militer-politik. Ekologi Politik Militer menunjukkan bahwa lingkungan—dalam hal ini, sumber daya air dan jalur laut— telah menjadi medan konflik utama yang mendasari negosiasi kekuasaan. 3. Tantangan terhadap Tatanan Keamanan Regional Pada akhirnya, Ekologi Politik Militer di Asia Selatan menciptakan kondisi untuk instabilitas jangka panjang. Ketika kekuatan militer didorong oleh pendanaan eksternal dan tujuan geopolitik, dan ketika krisis ekologis yang mendasari konflik diabaikan atau bahkan diperburuk oleh proyek-proyek strategis, keamanan regional menjadi semakin rapuh. Persaingan ini bukan hanya masalah zero-sum game tradisional antarnegara, tetapi juga perjuangan zero-sum yang berdampak pada kelangsungan ekologis kawasan tersebut. Untuk mencapai stabilitas yang berkelanjutan, Asia Selatan harus beralih dari narasi militeristik-geopolitik yang didominasi oleh negosiasi kekuasaan tersembunyi, menuju kerangka kerja yang lebih inklusif dan sadar lingkungan yang memberdayakan solusi lokal dan mengatasi akar ketidaksetaraan sosial-ekologis yang diperburuk oleh persaingan adidaya. SIMPULAN Analisis Ekologi Politik Militer di Asia Selatan mengungkapkan bahwa Negosiasi Kekuasaan Tersembunyi yang didorong oleh persaingan strategis antara Cina-Pakistan dan ASIndia telah secara fundamental mengubah dinamika keamanan regional. Militer, yang didukung oleh aliansi eksternal dan pendanaan strategis, bertindak sebagai mata uang sekaligus agen utama dalam negosiasi kekuasaan ini. Mekanisme ini menciptakan Dilema Keamanan Ekologis yang serius: masalah lingkungan (seperti kelangkaan air dan kerentanan iklim) diinterpretasikan sebagai ancaman keamanan, yang justru membenarkan peningkatan anggaran militer dan pengamanan proyek infrastruktur strategis, alih-alih mendorong kerja sama lingkungan yang substantif. Dengan demikian, kekuasaan militer dan kompetisi geopolitik secara ironis memperburuk degradasi ekologis dan memperkuat kepentingan elit yang berkuasa, sambil mengabaikan kebutuhan adaptasi dan inisiatif perdamaian lingkungan di tingkat akar rumput. Kegagalan untuk memisahkan agenda keamanan dari tata kelola lingkungan yang inklusif akan terus memperpanjang ketidakstabilan di kawasan Asia Selatan, menjadikan sumber daya alam sebagai medan konflik utama dalam geopolitik masa depan. REFERENSI Harahap, A. M. (2023). mengenal Hubungan Internasional Yang Madani (Issue 1). Huda, M. S. (2021). An ecological response to ethno-nationalistic populism : grassroots environmental peacebuilding in south Asia. 1, 119–138. https://doi.org/10.1093/ia/iiaa176 Javed, N. A., Waseem, A., & Rafique, N. (2025). US-China Strategic Competition in South Asia: Implications for Regional Power Dynamics. Review Journal of Social Psychology & Social Works, 802, 802–812. Muwali, A. Y. (2024). NICHE DIPLOMACY INDONESIA DALAM MENGHADAPI KONFLIK LAUT CHINA SELATAN. Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial Vol. 3, No. 4 Tahun 2025, P. 475-483 Syarifah Fadhilah / Negoisasi Kekuasaan Tersembunyi My, T., & Loc, H. (2023). INDIA ’ S SECURITY THREATS FROM CHINESE MILITARY FUNDING AND ECONOMIC DEVELOPMENT IN SOUTH ASIA. Global : Jurnal Politik Internasional, 25(2), 115– 139. https://doi.org/10.7454/global.v25i2.1289 Rashid, S., & Ikram, M. (2023). Power Struggle in South Asia Region : Hanging between Soft and Hard Balance Competition. Praxis International Journal of Social Science and Literature, 6(5), 36–46. Rizwan, S., Bukhari, H., Ullah, B., & Mujaddid, G. (2025). Stealth Alliance in South Asia : ChinaPakistan Collaboration Reshaping Air Power and Regional Security. Journal of Social Sciences Review, 5(2), 11–19. https://doi.org/10.62843/jssr.v5i2.531 Rohmat, H. A., Alifah, N., Rodiansjah, A. A., & Asikin, M. Z. (2024). Sengketa Laut Cina Selatan : Analisis Realis Terhadap Perebutan Kekuasaan , Respon Regional , Dan Implikasi Geopolitik. Syntax Admiration, 5(2). Setiawan, A. (n.d.). HUBUNGAN INTERNASIONAL DI ASIA TIMUR. Wolf, S. O. (2018). Growing Nepal-China security cooperation and its ramifications for India. January.