Islamic Fintech in Indonesia: Between Innovation and Sharia Compliance

Media Hukum Indonesia (MHI) Published by Yayasan Daarul Huda Krueng Mane https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/index Dec 2025, Vol. 4, No. 1 e-ISSN: 3032-6591 pp 476-485 Media Hukum Indonesia, 2025, Vol. 4, No. 1, P. 476-485 Islamic Fintech in Indonesia: Between Innovation and Sharia Compliance Muh. Sa’ad Said1, Jumriani2, Nasrullah bin Sapa3, Darmawati H4 1,2,3,4Universitas islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia Email: [email protected], jumri1[email protected]m, [email protected], [email protected] Abstract: Sharia Fintech represents a digital financial innovation that integrates technology with Islamic principles such as the prohibition of riba (usury), gharar (uncertainty), and maysir (gambling). This study analyzes the legal framework and Sharia compliance of fintech in Indonesia through a juridical-normative approach to OJK (Financial Services Authority) regulations and DSN-MUI (National Sharia Council–Indonesian Ulema Council) fatwas. The findings indicate that the application of Maqashid al-Shariah, particularly Hifz al-Mal (protection of wealth) and Hifz al-Din (protection of religion), serves as a crucial foundation for the development of fair and sustainable Sharia fintech. Although regulations such as OJK Regulations No. 3 and No. 26 of 2024, along with DSN-MUI Fatwa No. 117, have provided essential guidelines, there remains a gap between the ideality of fatwas and digital practices—especially in the implementation of the Murabahah contract. Therefore, institutional synergy and the strengthening of technology-based Sharia compliance governance are required to ensure a balance between innovation and Islamic principles. Abstrak: Fintech Syariah merupakan inovasi keuangan digital yang menggabungkan teknologi dengan prinsip-prinsip Islam seperti larangan riba, gharar, dan maysir. Penelitian ini menganalisis kerangka hukum dan kepatuhan syariah Fintech di Indonesia melalui pendekatan yuridis-normatif terhadap regulasi OJK dan fatwa DSN-MUI. Hasil kajian menunjukkan bahwa penerapan Maqashid Syariah, khususnya Hifz al-Mal dan Hifz al-Din, menjadi dasar penting bagi pengembangan Fintech Syariah yang adil dan berkelanjutan. Meskipun regulasi seperti POJK No. 3 dan No. 26 Tahun 2024 serta Fatwa DSN-MUI No. 117 telah memberikan pedoman, masih terdapat kesenjangan antara idealitas fatwa dan praktik digital, terutama pada penerapan akad Murabahah. Oleh karena itu, diperlukan sinergi kelembagaan dan penguatan tata kelola kepatuhan berbasis teknologi untuk memastikan keseimbangan antara inovasi dan prinsip syariah. Article History Received: November 06, 2025 Revised: November 25, 2025 Published: December 09, 2025 Keywords: Sharia Fintech, OJK, DSN-MUI, Maqashid al-Shariah, Regulation Kata Kunci: Fintech Syariah, OJK, DSN-MUI, Maqashid Syariah, Regulasi https://doi.org/10.5281/zenodo.17879875 This is an open-access article under the CC-BY-SA License. INTRODUCTION Perkembangan teknologi finansial (Fintech) di Indonesia telah mencapai laju yang luar biasa, memicu transformasi fundamental dalam sektor keuangan, termasuk keuangan syariah. Fintech Syariah muncul sebagai solusi inovatif, menggabungkan kemajuan teknologi digital dengan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Islam.Tujuan utama Fintech Syariah adalah meningkatkan efisiensi operasional dan memperluas inklusi keuangan, khususnya bagi masyarakat yang kesulitan mengakses layanan keuangan melalui saluran konvensional. Kehadiran Fintech Syariah menanggapi kebutuhan pasar akan produk keuangan yang bebas dari praktik terlarang. Prinsip dasar Fintech Syariah mewajibkan larangan riba (bunga), gharar (ketidakpastian berlebihan), dan maysir (perjudian), serta mempromosikan bagi hasil (mudharabah dan musyarakah). Oleh karena itu, Fintech Syariah tidak hanya dipandang sebagai inovasi teknologi, tetapi juga sebagai respons normatif terhadap kegagalan sistem konvensional dalam menyediakan akses modal tanpa unsur riba. Urgensi landasan hukum dan kepatuhan syariah yang kuat sangat krusial dalam mengatur industri yang bergerak cepat ini. Analisis interaksi antara hukum positif, yang diwakili oleh regulasi Otoritas Media Hukum Indonesia (MHI) Published by Yayasan Daarul Huda Krueng Mane https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/index Dec 2025, Vol. 4, No. 1 e-ISSN: 3032-6591 pp 476-485 Media Hukum Indonesia, 2025, Vol. 4, No. 1, P. 476-485 Jasa Keuangan (OJK), dan hukum material syariah, yang diatur oleh Fatwa Dewan Syariah NasionalMajelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), menjadi fokus utama untuk memastikan bahwa Fintech Syariah tidak hanya patuh secara formal, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap keadilan sosial (Maqashid Syariah). Era digital membawa perubahan besar dalam sektor keuangan global, termasuk di Indonesia. Salah satu inovasi yang paling menonjol adalah financial technology (fintech), yakni penggunaan teknologi untuk mempermudah akses, distribusi, dan pengelolaan layanan keuangan. 1 Dalam konteks Islam, muncul kebutuhan untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas fintech sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah, sehingga lahirlah konsep fintech syariah. Fintech syariah hadir sebagai solusi bagi masyarakat Muslim yang ingin memanfaatkan kemudahan teknologi tanpa melanggar prinsip-prinsip Islam. Beberapa model fintech syariah yang populer di Indonesia meliputi pembiayaan peer-to-peer (P2P) berbasis syariah, crowdfunding wakaf dan zakat, serta layanan pembayaran syariah. 2 Namun, munculnya berbagai model tersebut menimbulkan tantangan baru terkait regulasi, pengawasan, dan kesesuaian dengan hukum Islam. METHODS Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan sifat deskriptif-analitis, yang berfokus pada kajian terhadap regulasi Fintech Syariah di Indonesia serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip fiqh muamalah dan fatwa DSN-MUI. Pendekatan ini dipilih untuk menganalisis teks regulatif seperti POJK No. 3/2024 dan POJK No. 26/2024, serta Fatwa DSN-MUI No. 117, yang menjadi dasar operasional Fintech Syariah. Data primer mencakup peraturan perundang-undangan, fatwa DSN-MUI, dan dokumen operasional penyelenggara Fintech Syariah, sementara data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, laporan industri, dan literatur terkait maqāṣid al-syariah. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan content analysis terhadap ketentuan hukum, struktur akad, serta pedoman teknis implementasi Fintech Syariah. Analisis dilakukan dengan tiga pendekatan: pertama, analisis normatif untuk melihat keselarasan antara hukum positif dan hukum syariah; kedua, analisis maqāṣid al-syarī‘ah, khususnya pada aspek Hifz al-Mal dan Hifz al-Din, untuk menilai substansi kepatuhan syariah; dan ketiga, analisis komparatif untuk membandingkan praktik Fintech Syariah Indonesia dengan kerangka kepatuhan negara lain seperti Malaysia. Pendekatan ini memungkinkan penelitian menilai efektivitas regulasi sekaligus mengidentifikasi celah kepatuhan terhadap fatwa, terutama terkait struktur akad seperti Murabahah, Wakalah, Mudharabah, dan Ijarah. Dengan desain penelitian ini, kajian mampu mengungkap kesenjangan antara ketentuan syariah normatif dan praktik digital di lapangan, serta merumuskan rekomendasi bagi penguatan tata kelola kepatuhan syariah berbasis teknologi RESULTS AND DISCUSSION Definisi, Prinsip, dan Peran Inklusi Keuangan Fintech Syariah beroperasi dengan prinsip etika Islam, yaitu larangan terhadap riba, gharar, dan maysir, yang tujuannya adalah mempromosikan keadilan finansial dan pembagian risiko (mudharabah dan musyarakah). Fintech Syariah berperan penting dalam meningkatkan inklusi keuangan, membuka akses pembiayaan yang sesuai prinsip syariah bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK) serta individu yang sebelumnya terdiskriminasi secara geografis atau ekonomi oleh layanan 1 Jonathan, S. (2019). Financial Technology and Its Impact on Global Financial Systems. Journal of Digital Finance, 12(2), 45–59 2 Rahman, A. (2021). Fintech Syariah di Indonesia: Konsep, Regulasi, dan Implementasi. Jakarta: Prenada Media Media Hukum Indonesia (MHI) Published by Yayasan Daarul Huda Krueng Mane https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/index Dec 2025, Vol. 4, No. 1 e-ISSN: 3032-6591 pp 476-485 Media Hukum Indonesia, 2025, Vol. 4, No. 1, P. 476-485 konvensional. Melalui inovasi, Fintech Syariah memfasilitasi pengembangan ekonomi syariah yang lebih luas. Hukum Fintech Syariah harus berlandaskan pada Maqashid Syariah, yang memastikan bahwa aturan Islam relevan dan bermanfaat bagi konteks modern. Integrasi Maqashid memberikan legitimasi yang kuat, menilai legalitas bukan hanya dari bentuk kontrak, tetapi juga dari kontribusinya terhadap kebaikan umat (maslahah). Dua elemen Maqashid yang sangat dominan dalam konteks ini adalah Hifz al-Mal (Menjaga Harta) dan Hifz al-Din (Menjaga Agama). Pilar Hifz al-Mal menuntut perlindungan aset dan kekayaan umat dari transaksi haram dan praktik ilegal. 3 Keberadaan kerangka regulasi OJK dan DSN-MUI, yang berupaya menertibkan P2P ilegal, merupakan penegasan upaya negara dalam menjamin Hifz al-Mal. Sejalan dengan itu, Hifz al-Din terpenuhi melalui kepatuhan terhadap fatwa dan keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS), memberikan ketenangan spiritual bagi pengguna Muslim. Jika implementasi teknologi berhasil melindungi konsumen dari riba dan mencapai inklusi, hal tersebut semakin menjustifikasi transformasi model pinjaman digital. Regulasi Fintech di Indonesia telah mengakomodasi prinsip Maqashid Syariah melalui sejumlah mekanisme kelembagaan dan operasional. Yang paling penting adalah kewajiban keberadaan DPS dalam struktur organisasi Fintech Syariah. DPS berfungsi sebagai pengawas dan penasihat untuk memastikan setiap transaksi digital mematuhi nilai-nilai etis Islam. 4 Upaya pengadopsian Maqashid juga tercermin dalam penekanan pada transparansi informasi dan perlindungan data, yang merupakan bagian dari upaya menjaga harta umat di ranah digital. 1. Prinsip-Prinsip Inklusi Keuangan. a) Keadilan dan Kesetaraan Akses Semua lapisan masyarakat, termasuk kelompok berpenghasilan rendah dan usaha mikro kecil (UMK), memiliki hak yang sama untuk memperoleh layanan keuangan formal. 5 b) Transparansi dan Perlindungan Konsumen Lembaga keuangan wajib memberikan informasi yang jelas, mudah dipahami, dan tidak menyesatkan, serta menjamin keamanan data dan dana nasabah. 6 c) Keterjangkauan dan Efisiensi Produk dan layanan keuangan harus ditawarkan dengan biaya yang wajar dan proses yang efisien agar dapat diakses oleh masyarakat luas, terutama di daerah terpencil. d) Inovasi dan Teknologi Penggunaan teknologi finansial (fintech) dan digitalisasi layanan keuangan berperan penting dalam memperluas jangkauan inklusi keuangan, khususnya melalui mobile banking dan e-wallet. e) Pendidikan dan Literasi Keuangan Inklusi keuangan tidak dapat berjalan efektif tanpa pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan keuangan, risiko investasi, dan penggunaan produk keuangan yang sesuai dengan kebutuhan. Prinsip-prinsip tersebut selaras dengan Prinsip Aliansi Keuangan Inklusif (Alliance for Financial Inclusion/AFI) dan Maya Declaration yang menekankan perlunya komitmen negara untuk memperluas akses keuangan yang adil, berkelanjutan, dan bertanggung jawab. 3 Lis Yulitasari, Tulus Suryanto, & Syamsul Hilal, Regulatory and Legal Challenges of Sharia Peer-to-Peer Lending in Indonesia, Al Fiddhoh, Vol. 5 No. 1 (Maret 2024): 28–40. 4 Gunawan Widjaja, Maqasid Syariah dalam Regulasi Fintech: Analisis Kritis Kerangka Hukum Ekonomi Islam di Era Digital, Borneo: Journal of Islamic Studies, Vol. 5 No. 1 (18 Oktober 2025): 23–36. 5 Alliance for Financial Inclusion (AFI). Maya Declaration: Toward an Inclusive Financial System. Kuala Lumpur: AFI, 2011. 6 Otoritas Jasa Keuangan. Strategi Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLKI) 2021–2025. Jakarta: OJK, 2021. Media Hukum Indonesia (MHI) Published by Yayasan Daarul Huda Krueng Mane https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/index Dec 2025, Vol. 4, No. 1 e-ISSN: 3032-6591 pp 476-485 Media Hukum Indonesia, 2025, Vol. 4, No. 1, P. 476-485 Kerangka Regulasi Hukum Positif Fintech Syariah di Indonesia Kerangka regulasi formal Fintech Syariah di Indonesia berada di bawah yurisdiksi OJK. OJK bertanggung jawab atas pemberian izin, pengawasan operasional, tata kelola, dan perlindungan konsumen LPBTI Syariah. Fungsi utama regulator saat ini adalah mengatasi praktik pinjaman Peer-to-Peer (P2P) ilegal. Penindakan terhadap P2P ilegal harus menjadi prioritas karena praktik yang melanggar hukum dan etika ini merusak kredibilitas seluruh ekosistem keuangan, termasuk P2P Syariah yang terdaftar. OJK terus memperbarui regulasi untuk menyeimbangkan inovasi dan manajemen risiko. 1. POJK Inovasi Keuangan Digital (Regulatory Sandbox): POJK No. 3 Tahun 2024 tentang Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK) mengatur proses uji coba produk digital baru melalui Regulatory Sandbox. Regulasi ini mewajibkan partisipan Sandbox untuk terbuka dan melaporkan setiap perubahan terkait ITSK kepada OJK. Regulasi ini mencerminkan komitmen OJK untuk memitigasi risiko sambil memfasilitasi eksperimen produk Syariah baru. 2. POJK Perluasan Kegiatan Usaha Perbankan Syariah: POJK No. 26 Tahun 2024 mengatur perluasan kegiatan usaha perbankan, termasuk Bank Syariah. 7 Regulasi ini penting karena membuka peluang linkage dan kemitraan strategis antara Bank Syariah dengan Fintech Syariah untuk distribusi pembiayaan digital.Strategi ini secara implisit diharapkan dapat mengatasi sentralisasi P2P Syariah di wilayah Jabodetabek dengan memanfaatkan jaringan fisik perbankan yang lebih luas. Fatwa DSN-MUI sebagai Sumber Hukum Material Syariah DSN-MUI telah menerbitkan dua fatwa kunci untuk Fintech Syariah: Fatwa No. 116 (Uang Elektronik Syariah) dan Fatwa No. 117 (LPBTI Syariah). Fatwa 117/DSN-MUI/II/2018 adalah pedoman utama untuk memastikan layanan P2P Syariah berjalan sesuai dengan syariat. 8 Fatwa ini secara eksplisit mewajibkan keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam struktur Fintech Syariah. DPS berperan penting sebagai pengawas dan penasihat yang memastikan kepatuhan syariah pada setiap produk, transaksi, dan mekanisme operasional yang dijalankan penyelenggara. Fatwa 117 secara tegas melarang praktik bunga dan merekomendasikan penggunaan akad bagi hasil seperti Syirkah dan Mudharabah. 9 Aspek kunci dari fatwa ini adalah penekanan pada prinsip kehati-hatian (prudence), terutama dalam akad Murabahah (jual beli). Fatwa ini pada prinsipnya menjelaskan bahwa akad Murabahah sebaiknya dilakukan setelah penyelenggara, atau agennya, secara hukum telah memiliki barang yang dibiayai. 10 Prinsip ini bertujuan untuk menghindari cacat kontrak dan memastikan kepastian kepemilikan (tamlik) sebelum barang dijual kepada penerima pembiayaan. Tuntutan kepastian kepemilikan ini adalah inti dari aspek kehati-hatian dalam fiqh muamalah. Terdapat kesenjangan antara kepatuhan ideal Fatwa 117 dengan realitas operasional di lapangan. Penelitian menunjukkan bahwa implementasi penuh ketentuan fatwa masih menjadi tantangan bagi beberapa platform P2P Syariah, yang berpotensi memunculkan praktik penyimpangan. 7 Assegaf Hamzah & Partners, OJK Expands Banking Business Activities: What You Need to Know About OJK Regulation No. 26 of 2024, Indonesia Client Update, 11 oktober 2025. 8 Aulia Arifatu Diniyya, Mahdiah Aulia, & Rofiul Wahyudi, Financial Technology Regulation in Malaysia and Indonesia: A Comparative Study, Ihtifaz: Journal of Islamic Economics, Finance, and Banking, Vol. 3 No. 2 (Desember 2020): 67–87. 9 Lis Yulitasari, Tulus Suryanto, & Syamsul Hilal, Regulatory and Legal Challenges of Sharia Peer-to-Peer Lending in Indonesia, Al Fiddhoh, Vol. 5 No. 1 (Maret 2024): 28–40. 10 View of Tinjauan Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah Dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 - Pelabuhan Jurnal IAI TABAH, diakses 17 Oktober 2025 Media Hukum Indonesia (MHI) Published by Yayasan Daarul Huda Krueng Mane https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/index Dec 2025, Vol. 4, No. 1 e-ISSN: 3032-6591 pp 476-485 Media Hukum Indonesia, 2025, Vol. 4, No. 1, P. 476-485 Kesenjangan ini paling terlihat dalam masalah time-lag conflict pada akad Murabahah. Dalam lingkungan digital yang menuntut kecepatan, sering terjadi penggunaan akad wakalah (dari penerima dana) dan akad murabahah yang dieksekusi secara simultan atau berdekatan. 11 Meskipun tindakan ini secara substansial dapat dianggap sah oleh beberapa pihak, Fatwa DSN-MUI merekomendasikan pemisahan waktu yang jelas untuk menjamin kepastian kepemilikan oleh penyelenggara (atau wakilnya) sebelum penjualan final. Konflik ini menunjukkan tarik ulur yang fundamental antara efisiensi yang dituntut oleh teknologi digital dan persyaratan kepatuhan yang ketat dalam fiqh tradisional. 12 Implementasi Akad dalam Layanan Fintech Syariah Fintech P2P Syariah menggunakan berbagai akad untuk mencakup spektrum kebutuhan pendanaan. 1. Mudharabah dan Musyarakah: Akad ini berlandaskan bagi hasil dan risiko (risk-sharing), ideal untuk pembiayaan modal kerja UMK. Akad ini mencerminkan semangat keadilan dalam Islam. 2. Murabahah dan Ijarah: Murabahah adalah akad jual beli dengan penetapan margin yang disepakati, sering digunakan untuk pembiayaan pengadaan barang atau jasa. Ijarah adalah akad sewa menyewa untuk pemindahan hak guna atas barang atau jasa. 3. Wakalah dan Qardh: Wakalah berfungsi sebagai akad pelengkap untuk menunjuk P2P sebagai agen (perantara) dalam eksekusi transaksi. Sementara Qardh digunakan untuk pinjaman kebajikan. Dalam perspektif Maqashid Syariah, pilihan akad harus diuji berdasarkan kemampuannya menghasilkan keadilan sosial. Jika platform terus memprioritaskan Murabahah daripada Mudharabah (bagi hasil), hal itu membatasi semangat risk-sharing yang sejati. 13 Hukum Fintech Syariah perlu memberikan panduan insentif untuk mendorong penggunaan akad Mudharabah dan Musyarakah dalam pendanaan usaha, sehingga Fintech benar-benar berfungsi sebagai katalisator pertumbuhan ekonomi syariah. Table V.1: Analisis Implementasi Akad dalam Produk Fintech P2P Syariah Akad Syariah Mekanisme Penerapan di Fintech Relevansi Isu Kepatuhan Utama (Berdasarkan Fatwa 117) Murabahah (Jual Beli) P2P bertindak sebagai wakil pemberi dana untuk membeli barang/jasa bagi penerima dana. Pembiayaan pengadaan barang/jasa. Risiko tamlik (kepemilikan) jika wakalah dan murabahah dilakukan simultan, yang kurang prudent menurut Fatwa. 11 View of Tinjauan Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah Dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 - Pelabuhan Jurnal IAI TABAH, diakses Oktober 17, 2025 12 Assegaf Hamzah & Partners, OJK Expands Banking Business Activities: What You Need to Know About OJK Regulation No. 26 of 2024, Indonesia Client Update, 11 Februari 2025. 13 Analisis Peer to Peer Lending dan CrowdFunding pada Fintech Syariah Ditinjau dari Fatwa DSN MUI dan Pendekatan Maqashid Syariah - ResearchGate, diakses Oktober 17, 2025, https://www.researchgate.net/publication/362717690_Analisis_Peer_to_Peer_Lending_dan_CrowdFunding_pada_Fintech_Syariah_Ditinjau _dari_Fatwa_DSN_MUI_dan_Pendekatan_Maqashid_Syariah Media Hukum Indonesia (MHI) Published by Yayasan Daarul Huda Krueng Mane https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/index Dec 2025, Vol. 4, No. 1 e-ISSN: 3032-6591 pp 476-485 Media Hukum Indonesia, 2025, Vol. 4, No. 1, P. 476-485 Mudharabah (Bagi Hasil) Pemberi dana (Shahib al-Mal) menyediakan modal; penerima dana (Mudharib) menyediakan kerja. Pendanaan modal kerja berbasis risiko. Tantangan dalam penentuan nisbah dan transparansi laporan keuntungan; risiko penentuan margin sepihak.14 Wakalah (Keagenan) P2P menjadi agen untuk mengelola dana atau eksekusi transaksi. Akad pelengkap untuk efisiensi transaksi. Kejelasan batasan wewenang P2P sebagai agen dan kejelasan biaya (ujrah wakalah).15 Ijarah (Sewa) Pemindahan hak guna atas aset dengan ujrah. Pembiayaan sewa aset produktif (misalnya mesin). Memastikan aset yang disewakan telah dimiliki atau dikuasai penuh oleh P2P Syariah. Fintech syariah dalam konteks kontemporer tidak cukup hanya menghindari riba, gharar, dan maisir, tetapi harus berorientasi pada pencapaian maqāṣid al-syarī‘ah. Artinya, inovasi keuangan harus memberi kemaslahatan publik (maṣlaḥah ‘āmmah). Misalnya: 1. Perlindungan harta (ḥifẓ al-māl): Fintech syariah membantu masyarakat mengakses pembiayaan halal dan menghindari praktik riba. 2. Perlindungan akal (‘aql): Literasi keuangan syariah digital menjadi bagian penting untuk menghindari eksploitasi finansial. 3. Keadilan ekonomi: Fintech syariah membuka akses keuangan bagi sektor UMKM yang sering terpinggirkan oleh sistem konvensional. Dengan demikian, hukum fintech syariah di era kontemporer tidak hanya bersifat legal-formal, tetapi juga etis dan sosial-transformatif. Tantangan Hukum, Kepatuhan, dan Keberlanjutan Ekosistem Tantangan hukum terbesar bagi ekosistem Fintech Syariah adalah keberadaan P2P ilegal yang tidak terdaftar. Penindakan yang lemah terhadap praktik ilegal ini merusak kepercayaan pasar dan menghambat perkembangan P2P Syariah yang legal. Isu kedua adalah kerentanan terhadap serangan siber dan kurangnya perlindungan data. Regulasi Indonesia dianggap tertinggal dalam aspek perlindungan konsumen siber dibandingkan Malaysia. Jika keamanan data (sebagai komponen penting dari Hifz al-Mal) tidak terjamin, hal itu akan mengikis kepercayaan publik, terlepas dari kepatuhan syariah produk yang ditawarkan. 14 Analisis Peer to Peer Lending dan CrowdFunding pada Fintech Syariah Ditinjau dari Fatwa DSN MUI dan Pendekatan Maqashid Syariah - ResearchGate, diakses Oktober 17, 2025, https://www.researchgate.net/publication/362717690_Analisis_Peer_to_Peer_Lending_dan_CrowdFunding_pada_Fintech_Syariah_Ditinjau _dari_Fatwa_DSN_MUI_dan_Pendekatan_Maqashid_Syariah 15 Akad-akad yang Digunakan dalam Praktek Fintech P2P Syariah,” Ethis Indonesia Blog, diakses 17 Oktober 2025, https://ethis.co.id/blog/akad-akad-yang-digunakan-dalam-praktek-fintech-p2p-syariah Media Hukum Indonesia (MHI) Published by Yayasan Daarul Huda Krueng Mane https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/index Dec 2025, Vol. 4, No. 1 e-ISSN: 3032-6591 pp 476-485 Media Hukum Indonesia, 2025, Vol. 4, No. 1, P. 476-485 Selain itu, meskipun Fintech Syariah bertujuan untuk inklusi, layanan P2P Syariah masih terkonsentrasi di wilayah metropolitan, khususnya Jabodetabek. Konsentrasi geografis ini membatasi jangkauan inklusi yang sesungguhnya menunjukkan bahwa hambatan non-teknologis masih menjadi penghalang utama. 16 Tantangan kepatuhan utama adalah mitigasi risiko operasional, termasuk risiko default, cacat kontrak, dan kurangnya transparansi. 17 Risiko cacat kontrak, khususnya pada Murabahah akibat simultanitas akad, memerlukan perhatian mendalam. Kepatuhan hanya pada Fatwa minimum tidaklah cukup; platform dituntut menerapkan tingkat kehati-hatian yang lebih tinggi (prudence) untuk mengatasi masalah urutan akad yang diperingatkan oleh DSN-MUI. 18 Untuk memastikan keberlanjutan dan inklusi yang lebih luas, diperlukan strategi kebijakan yang terfokus pada sinergi dan penguatan regulasi siber. 1. Sinergi Kelembagaan: OJK harus mendorong linkage yang terstruktur antara Fintech Syariah dan Bank Syariah. Strategi ini memungkinkan pemanfaatan jaringan fisik dan modal bank untuk mendesentralisasi layanan Fintech di luar Jabodetabek, sehingga mencapai tujuan inklusi secara geografis. 2. Penguatan Tata Kelola Kepatuhan: Memperkuat peran DSN-MUI dan DPS dalam audit kepatuhan berbasis teknologi. Adopsi RegTech sangat disarankan untuk memantau alur transaksi digital secara real-time dan secara otomatis memastikan bahwa urutan akad Fiqh terpenuhi sebelum kontrak disahkan. 3. Reformasi Yurisdiksi Siber: Pemerintah dan OJK harus merevisi kerangka hukum untuk memberikan perlindungan konsumen siber yang setara dengan praktik internasional. Perlindungan yang robust adalah prasyarat untuk pertumbuhan pasar Fintech Syariah yang aman dan berkelanjutan. 4. Kurangnya literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat. 5. Belum adanya standar internasional untuk fintech syariah, sehingga terjadi variasi interpretasi terhadap akad dan mekanisme operasional. 6. Risiko keamanan data dan penyalahgunaan teknologi, yang menimbulkan persoalan etika dan hukum. 7. Integrasi dengan sistem keuangan konvensional yang masih dominan berbasis bunga. Untuk menjawab tantangan tersebut, perlu sinergi antara regulator (OJK, BI), lembaga fatwa (DSN-MUI), dan pelaku industri agar inovasi fintech syariah tetap berada dalam koridor hukum Islam sekaligus kompetitif secara global. Tantangan Etika dan Fiqh di Era Digital Perkembangan fintech kontemporer menghadirkan berbagai dilema etika yang belum dijumpai dalam praktik muamalah klasik. Beberapa isu utama meliputi: 1. Transparansi data dan privasi: Prinsip syariah menuntut keterbukaan informasi, namun teknologi digital berisiko pada penyalahgunaan data pribadi. Prinsip transparansi (al-shafafiyyah) merupakan nilai mendasar dalam muamalah Islam. Dalam konteks keuangan, keterbukaan informasi bertujuan untuk mencegah penipuan, kecurangan (gharar), dan manipulasi transaksi. 19 Namun, pada era digital, keterbukaan tersebut harus diimbangi dengan 16 Fadilatul Jannah & Halimatus Sya’diyah, Analisis Fintech Syariah di Era Digital: Tantangan Hukum dan Etika di Indonesia, Neraca: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi, Vol. 3 No. 2 (2024): 1202–1214. 17 St. Nurafni Mutmainnaturrahmah, Mabruri Andatu, & Ahmad Muti, Analisis Komparasi Hukum Akad Peer to Peer Lending (Studi Hukum Positif dan Hukum Islam), Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora (JURRISH), Vol. 4 No. 2 (April 2025): 589–606. 18 Lis Yulitasari, Tulus Suryanto, & Syamsul Hilal, Regulatory and Legal Challenges of Sharia Peer-to-Peer Lending in Indonesia, Al Fiddhoh, Vol. 5 No. 1 (Maret 2024): 28–40. Media Hukum Indonesia (MHI) Published by Yayasan Daarul Huda Krueng Mane https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/index Dec 2025, Vol. 4, No. 1 e-ISSN: 3032-6591 pp 476-485 Media Hukum Indonesia, 2025, Vol. 4, No. 1, P. 476-485 perlindungan terhadap data pribadi pengguna. Teknologi finansial modern sering memanfaatkan big data dan machine learning untuk menganalisis perilaku konsumen, menilai kelayakan pembiayaan, atau menyesuaikan layanan. Di satu sisi, praktik ini mendukung efisiensi dan transparansi; namun di sisi lain, menimbulkan risiko penyalahgunaan data pribadi (data misuse), pelanggaran privasi, hingga kebocoran identitas digital. Dalam perspektif hukum Islam, pelanggaran privasi termasuk dalam bentuk pelanggaran hak milik dan kehormatan pribadi (ḥifẓ al-‘ird wa al-māl), yang harus dilindungi sebagaimana tercantum dalam maqāṣid al-syarī‘ah. Oleh karena itu, fintech syariah perlu menerapkan data governance yang sesuai dengan prinsip amanah, di mana informasi pengguna dikelola secara jujur, transparan, dan hanya untuk tujuan yang sah menurut syariah. 2. Algoritma dan keadilan: AI dalam fintech dapat menimbulkan bias dalam penilaian risiko pembiayaan, bertentangan dengan prinsip ‘adl (keadilan). Dalam perspektif Islam, hal ini berpotensi bertentangan dengan prinsip ‘adl (keadilan) dan ihsan (kebaikan) yang menjadi dasar seluruh transaksi keuangan. Al-Qur’an menegaskan, “Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa” (QS. Al-Ma’idah [5]: 8). Oleh karena itu, sistem AI dalam fintech syariah harus dirancang dengan algoritma etis (ethical AI) yang menjamin perlakuan setara terhadap semua pengguna, menghindari diskriminasi, dan beroperasi secara transparan. Pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap desain algoritma juga penting untuk memastikan kepatuhan terhadap nilai keadilan Islam. 3. Keamanan siber: Dalam fiqh muamalah, keamanan transaksi adalah bagian dari prinsip amanah; maka pelaku fintech wajib menjamin perlindungan aset pengguna. Dalam fiqh muamalah, prinsip amanah (kepercayaan) merupakan fondasi utama setiap akad dan transaksi. Amanah menuntut pihak yang memegang tanggung jawab (misalnya lembaga fintech) untuk menjaga hak dan kepentingan pihak lain, termasuk dalam aspek keamanan siber (cybersecurity). Keamanan sistem menjadi bagian dari ḥifẓ al-māl (perlindungan harta), yang berarti bahwa data keuangan, aset digital, dan dana pengguna harus dilindungi dari peretasan, penyalahgunaan, atau manipulasi digital. Kegagalan menjaga keamanan ini dapat dikategorikan sebagai taqsir (kelalaian) dalam menjalankan amanah dan berpotensi menimbulkan tanggung jawab hukum syariah maupun hukum positif. Oleh karena itu, fintech syariah perlu menerapkan standar keamanan berlapis (multi-layered security), audit berkala, dan enkripsi syariah-compliant untuk menjamin keutuhan transaksi dan kepercayaan publik. 4. Smart contract berbasis blockchain: Meskipun efisien, kontrak otomatis ini perlu dipastikan kesesuaiannya dengan syarat dan rukun akad syariah. Dalam perspektif efisiensi, smart contract mendukung kecepatan dan keakuratan transaksi. Namun, dari sisi hukum Islam, kontrak ini harus tetap memenuhi rukun dan syarat akad sebagaimana ditetapkan dalam fiqh muamalah. Karenanya, diperlukan pengembangan smart contract syariah, di mana logika algoritma dirancang sesuai dengan akad seperti murabahah, wakalah, atau musyarakah, dengan tetap melibatkan niat, kejelasan objek, dan ridha para pihak. Beberapa akademisi dan lembaga seperti AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions) telah mulai merumuskan standar blockchain syariah untuk memastikan kepatuhan digital terhadap hukum Islam. CONCLUSION Hukum Fintech Syariah di Indonesia berada pada persimpangan antara dorongan inovasi digital dan kepatuhan prinsip fiqh muamalah yang ketat. Konsep filosofisnya berakar kuat pada Maqashid Media Hukum Indonesia (MHI) Published by Yayasan Daarul Huda Krueng Mane https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/index Dec 2025, Vol. 4, No. 1 e-ISSN: 3032-6591 pp 476-485 Media Hukum Indonesia, 2025, Vol. 4, No. 1, P. 476-485 Syariah, menuntut perlindungan harta dan agama. Kerangka regulasi positif (POJK 2024) mendukung inovasi dan sinergi, namun Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 mengungkapkan friksi utama, yaitu kesulitan operasional dalam mempertahankan urutan akad yang pruden (seperti dalam Murabahah dan Wakalah) di lingkungan transaksi instan. Fintech syariah merupakan bentuk transformasi ekonomi digital yang berupaya menggabungkan nilai-nilai syariah dengan inovasi teknologi. Dalam hukum Islam, fintech syariah diperbolehkan selama memenuhi prinsip dasar muamalah dan menjauhi unsur riba, gharar, serta maysir. Regulasi dan pengawasan dari OJK, BI, dan DSN-MUI menjadi kunci agar fintech syariah berkembang secara sehat dan sesuai syariat. Di masa depan, penguatan ekosistem fintech syariah akan berperan penting dalam mendorong keuangan inklusif dan pembangunan ekonomi umat. Tantangan terbesar yang menghambat keberlanjutan ekosistem adalah P2P ilegal, sentralisasi geografis layanan, dan kerentanan perlindungan siber. Untuk mengatasi keterbatasan ini, hukum Fintech Syariah harus bergeser dari sekadar kepatuhan formal menjadi kepatuhan substansial yang dijamin oleh teknologi dan kemitraan strategis. ACKNOWLEDGMENTS Dengan penuh rasa syukur, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Jumriani dan Bapak Nasrullah bin Sapa atas bimbingan, arahan, serta masukan berharga yang diberikan selama proses penelitian ini. Dukungan akademik dan motivasi yang mereka berikan telah menjadi kontribusi penting bagi penyempurnaan karya ini. Penulis juga berterima kasih kepada seluruh pihak yang turut membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik. REFRENCES Afif Muamar & Ari Salman Alparisi. (2017). Prinsip Maqashid Syariah dalam Pengembangan Ekonomi Islam. Jakarta: UIN Press. Assegaf Hamzah & Partners. (2025, 11 Februari). OJK Expands Banking Business Activities: What You Need to Know About OJK Regulation No. 26 of 2024. Indonesia Client Update. Alliance for Financial Inclusion (AFI). Maya Declaration: Toward an Inclusive Financial System. Kuala Lumpur: AFI, 2011. Diniyya, A. A., Aulia, M., & Wahyudi, R. (2020). Financial Technology Regulation in Malaysia and Indonesia: A Comparative Study. Ihtifaz: Journal of Islamic Economics, Finance, and Banking, 3(2), 67–87. DSN-MUI. (2018). Fatwa No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah (LPBTI Syariah). Fadilatul Jannah, & Halimatus Sya’diyah. (2024). Analisis Fintech Syariah di Era Digital: Tantangan Hukum dan Etika di Indonesia. Neraca: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi, 3(2), 1202–1214. Jonathan, S. (2019). Financial Technology and Its Impact on Global Financial Systems. Journal of Digital Finance, 12(2), 45–59 Lis Yulitasari, Tulus Suryanto, & Syamsul Hilal. (2024). Regulatory and Legal Challenges of Sharia Peer-to-Peer Lending in Indonesia. Al Fiddhoh, 5(1), 28–40. Mutmainnaturrahmah, S. N., Andatu, M., & Muti, A. (2025). Analisis Komparasi Hukum Akad Peerto-Peer Lending (Studi Hukum Positif dan Hukum Islam). Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora (JURRISH), 4(2), 589–606.